Open top menu
#htmlcaption1 Twitter Fan Page Facebook Kaskus
Sabtu, 19 Desember 2015
Apa itu radikalisme?

Apa itu radikalisme?, paham yang menganggap orang lain sebagai ancaman, dan paham yang ingin memperjuangkan kebenaran versi mereka dengan cara-cara kekerasan. Benarkah pendapat ini?.

Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu (Islam and the Challenge of Managing Globalisation, 2002). 

Namun, sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Hal itu karena perbedaan diantara keduanya sangat tipis, dalam istilah Rizal Sukma (2004), “Radicalism is only one step short of terrorism.” 

Dan itu tampak ketika banyak para teroris melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan radikal yang mereka anut. Tidak heran jika para teroris yang juga kadang disebut sebagai orang neo-khawarij itu menganggap orang lain yang bukan kelompoknya sebagai ancaman. Dan ancaman ini dalam batasbatas tertentu, menurut mereka harus dimusnahkan. Radikalisme juga banyak beririsan dengan problem terorisme yang menjadikan keamanan dan kenyamanan menjadi terganggu. Oleh karenanya, diskusi tentang radikalisme dan penyadaran masyarakat akan bahaya radikalisme mesti harus dijadikan agenda yang serius dan terus menerus. 

Sebenarnya penganut radikalisme ini bisa menjadi partner yang menantang dalam diskusi, namun kebanyakan mereka sulit menerima perbedaan pendapat dan toleran terhadap aksi-aksi kekerasan. Perasaan bahwa “kelompok, ajaran kamilah yang paling benar” dan menutup pintu dialog dan setuju dengan aksi-aksi kekerasan bukan saja menjadi ancaman bagi kerukunan antarumat beragama, tetapi juga ancaman kerukunan di internal suatu agama. Saat ini kembali ramai di Indonesia saat ini adalah, perdebatan antara sunni-syiah yang jika tidak hati-hati dapat merusak persaudaraan antar umat Islam dan merusak persatuan bangsa Indonesia.

Tentu banyak faktor yang menyebabkan fenomena radikalisme dikalangan kaum muda ini, mulai dari soal ekslusifisme paham keagamaan, krisis identitas, aksi identitas, hingga soal gejala krisis sosial-budaya-ekonomi dan politik. Menurut Muhammad Najib Azca dalam “Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru” (2012), setidaknya ada 3 faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda. Pertama, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik (political opportunity structure) yang baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian. Kedua, transformasi.

Berikut poin-poin tentang radikalisme yang disampaikan, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan: 

1. Radikalisme merupakan faham, wacana dan aktivisme yang berupaya mengubah sistem— politik, ekonomi, sosial dan budaya—yang ada secara radikal.

2. Radikalisme memiliki 2 dimensi terpenting: (1) Kekerasan, dalam pengertian menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengubah sistem tersebut dan (2) Usaha aktif melakukan perubahan di dalam masyarakat secara radikal, yang tidak selalu menggunakan kekerasan

3. Sedankan radikalisasi adalah sebuah roses bertahap di mana seseorang semakin menerima perlunya penggunaan kekerasan, termasuk terorisme, dalam upaya mencapai tujuan politik dan atau ideologis tertentu.

4. Orang disebut radikal ketika ia terlibat secara aktif atau mendorong orang lain atau setidaknya mendukung terjadinya perubahan yang radikal dalam masyarakat, yang akan mengancam tatanan hukum demokratis

5. Sedangkan mengenai terorisme, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan menjelaskan bahwa Radikalisme tidak secara otomatis berhubungan dengan terorisme. Tetapi radikalisme merupakan fondasi terjadinya terorisme • Terorisme merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat atau memaksa pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau merusak struktur politik, ekonomi dan sosial yang ada


RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL

Media sosial pastilah dilirik penganut paham radikalisme untuk mempropagandakan pemahamannya. Tentunya dengan berbagai tujuan, maksudnya propaganda radikalisme di internet ada yang benar-benar yang setuju dengan kekerasan, namun ada pula yang bertujuan mejelek-jelekan agam tertentu.

Setiap orang, utamanya generasi muda, lebih khusus lagi pelajar dalam kesehariannya mengalami fase ekternalisasi, sebuah fasi dimana proses reproduksi pengetahuan berjalan melalui aktor-aktor keseharian antara lain; keterlibatan dalam sebuah organisasi, konsumsi informasi dari beragam sumber yang intens (guru, mentor, teman sebaya bahkan sesuatu yang berasal dari luar dirinya dalam bentuk benda sekalipun seperti buku, majalah, internet dll), hingga indoktrinasi nilai dan makna yang terus menerus, yang telah lama menjadi cadangan pengetahuan para pelajar. Sementara fase obyektivasi disini dijelaskan dengan menyajikan fakta-fakta yang memiliki dua kemungkinan; (1) bertentangan dengan fakta eksternalisasi yang pernah diterima dan (2) menguatkan fakta eksternalisasi dari yang pernah ada dan dialami.

Radikalisme dapat dikategorikan dalam isu keamanan di internet, atau yang lebih umumnya literasi media (internet). Di Indonesia saat ini, setidaknya terdapat tiga isu utama dalam dunia media sosial yaitu keamanan, kreatifitas, dan kolaborasi (3 K). 

Isu kreatifitas dan keamanan adalah dua hal yang berkaitan, kreatif namun melanggar aturan juga membahayakan diri pengguna akun. Bahkan jika tidak hati-hati bisa membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan kolaborasi adalah bagaimana kita menggunakan media sosial untuk kepentingan nasional Indonesia yang salah satunya adalah keamanan.



Read more
Selasa, 15 Desember 2015
Gotong Royong Menghadapi Radikalisme & Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Media Sosial

UNDANGAN. Dengan hormat, KOMUNIKONTEN, Institut Media Sosial dan Diplomasi mengundang Bpk/Ibu, teman2 menghadiri diskusi "Gotong Royong Menghadapi Radikalisme & Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Media Sosial"
Narasumber :
1) KH. SALAHUDDIN WAHID (Tokoh Nahdlatul Ulama).
2) BIMA ARYA (Walikota Bogor),
3) DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah),
4) HARIQO WIBAWA SATRIA (Direktur Eksekutif Komunikonten)
5) EMANUEL HERDYANTO (Mantan Sekjen Sekjen PP PMKRI/Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia).
Moderator: Edrida Pulungan (Novelis & Blogger)
Senin, 21 Desember 2015. Pukul 13.00 – 16.00 WIB. Gratis dan dapat sertifikat. Tempat : Gedung PPIB (Pusat Pengembangan Islam Bogor) Jalan Pajajaran No.1 Kota Bogor, Samping Masjid Raya Bogor.
KONFIRMASI KEHADIRAN, kirim sms dgn format : nama, organisasi/komunitas, no hp, akun twitter, alamat email, ke:
Hafyz : 08118898926
Wahyu : 08111559558
Almi : 085782572832
Demikian undangan ini disampaikan, terima kasih atas kehadirannya. Jakarta, 10 Desember 2015.Hormat kami, Hariqo Wibawa Satria, @hariqo (Direktur Eksekutif KOMUNIKONTEN).
Read more
Kamis, 22 Oktober 2015
no image

pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenugi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sumber: Eko Sujatmiko, Kamus IPS , Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I, 2014 halaman 239

Read more
Ribuan Aparat siap Amankan Pilkada Serentak di Jabar

BANDUNG -- Kapolda Jabar, Irjen Pol Moechgiyarto, mengatakan, sebanyak 10.000 personel polisi akan dikerakan untuk mengamankan jalannya pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Personel tersebut, kata dia, akan diterjunkan di tujuh daerah yang akan menggelar pilkada serentak. "Personel yang berjumlah 10 ribu tersebut akan langsung diterjunkan saat pelaksanaan pilkada serentak,’’ kata dia kepada para wartawan, Jumat (7/8) di Mapolda Jabar.

Selain 10 ribu personel tersebut, kata Mochgiyarto, Polda Jabar juga akan mengerahkan sebanyak 1.840 personel untuk membantu polres dan polresta yang menggelar pilkada serentak.
Personel dari Polda Jabar ini, imbuh dia, akan selalu siap ketika dibutuhkan untuk mengamankan situasi di daerah manapun.  Begitu diperlukan pasukan dari Polda Jabar ini akan diterjunkan ke daerah,’’kata dia.

Dalam pilkada serentak di Jabar tahun ini, hanya tujuh daerah yang siap melaksanakannya. Tujuh daerah tersebut Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur.

Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya tak jadi melaksanakan pilkada lantaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. ‘’Pileg dan pilpres 2014 akan menjadi acuan kita dalam mengamankan pilkada serentak,’’ujar dia.

Menurut Mochgiyarto, pengamanan pilkada serentak tahun ini tak jauh berbeda dengan piles dan pilpres. Hanya saja, kata dia, untuk pilkada serentak kali ini pihaknya terus memonitor perkembangan situasi di daereah tersebut.

Menurut dia, persoalan kepengurusan parpol ganda yang sampai saat ini masih berimbas hingga ke daerah akan menjadi bahan pertimbangnnya dalam pengamanan pilkada serentak. ‘’Adanya konflik kepengursan ganda, jadi atensi potensi keamanan,’’kata dia.
Read more
Elite PKS-Gerindra-Hanura Hadiri Deklarasi Dukungan Adhyaksa Jadi Cagub DKI

Jakarta - Para ulama dan pendukung mendaulat Adhyaksa Dault jadi bakal cagub DKI. Acara ini dihadiri juga oleh petinggi PKS, Gerindra dan Hanura.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, di antaranya mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, mantan Mentan dari PKS Suswono, Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji, salah satu Ketua DPP Gerindra Riza Patria, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, dan Ketua DPD Hanura DKI Mohamad Sangaji. 

Selain itu juga hadir sejumlah ulama, cendekiawan muslim, atlet, sampai selebriti seperti Mark Sungkar, Olivia Zalianty dan Cici Paramida.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin menuturkan Adhyaksa selama ini memang punya kedekatan dengan PKS sehingga PKS tak mau ketinggalan momen semacam ini.

"Ini undangan silaturahim. Melihat peta politik yang ada, akan memanas. Adhyaksa punya hubungan dekat dengan PKS. Sebagai sahabat, wajar akan datang," kata Selamat di acara yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2015).

Sampai saat ini PKS juga sedang menimang sejumlah nama untuk diusung di Pilgub DKI. PKS juga mengintip sejumlah hasil survei terkait cagub DKI.

"PKS basisnya diskusi dalam survei. Kandidat yang ada silaturahim. Bu Risma lagi, Sandiaga Uno, kita apresiasi. Jakarta butuh dinamis. Adhyaksa ini intinya nggak elitis," katanya.

Selamat memandang Pilgub 2017 nanti bakal jadi real battle. Karena calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak lagi didampingi oleh Joko Widodo. Namun PKS belum memutuskan siapa yang bakal diusung jadi penantang Ahok.

Demikian juga Hanura juga masih menimang-nimang siapa calon yang akan diusungnya.

"Adhyaksa teman saya. Adhyaksa punya kemampuan di sini. Kita belum, lihat panas," kata Ketua DPD Hanura DKI Mohamad Sangaji

http://news.detik.com/berita/3023680/elite-pks-gerindra-hanura-hadiri-deklarasi-dukungan-adhyaksa-jadi-cagub-dki
Read more
Rabu, 21 Oktober 2015
Terkait Pilkada, Polda Banten Menggelar Sarasehan

Serang – Polda Banten pada hari Kamis (08/10) menggelar Sarasehan dengan tema “Melalui Pilkada Kita Mantapkan Kesadaran Berdemokrasi Guna Terpeliharanya Stabilitas Kamtibmas Yang Kondusif”. Kegiatan sarasehan digelar di Ballroom lt. 2 Hotel Ledian Kota Serang dihadiri oleh Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1, Calon Bupati Nomor Urut 2 Ahmad Syarif Madzkurullah, SH, Ketua dan Anggota KPU Kab. Serang, Panwas Kab. Serang, Unsur Gakkumdu, serta pejabat dari TNI/Polri, kejaksaan, tokoh masyarakat, alim ulama, serta pemilih pemula.
Acara sarasehan dibuka oleh Kapolda Banten Brigjen Pol. Boy Rafli Amar. Beliau menyampaikan “Kita ingin mencari format kehidupan berdemokrasi diwilayah kita yaitu demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghormati hukum,” terang Boy Rafli Amar.

“Kehidupan demokrasi merupakan tuntutan masyarakat Indonesia, Pilkada sudah sejak 2004. Kita menghargai keinginan masyarakat Indonesia untuk pemilu langsung, hal ini mengandung makna dan konsekunsi dimana sistem yan lama dan sekarang berbeda jauh. Pilkada sudah berjalan 10 tahun, kehidupan demokrasi diwarnai beberapa hal yang menandakan kemunduran, disatu sisi ada hal-hal baru, disisi lain ada yang tidak menghormati hukum” jelas Kapolda Banten.

“Kalau sedang pemilu langsung maka masyarakat terkotak-kotak, disintegrasi berlangsung berdasar keinginan masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran kita dimana demokrasi yang merupakan alat mencapai kesejahteraan, menjadi hal yang traumatik apabila tidak dikelola dengan baik. Masyarakat pada umumnya bergantung pada elite politik, tergantung penyelenggara pemilu, tergantung pada sebuah kondisi trust/kepercayaan yang berjalan. Masyarakat harus diyakinkan bahwa pemilu berjalan fair, jujur, dan masyarakat diyakinkan pemilu melibatkan masyarakat sebagai sosial kontrol. ” jelas Boy rafli Amar

Acara sarasehan menghadirkan narasumber Dr. KH. Wawan Wahyudin (Tokoh Masyarakat dan Ulama), Syaeful Bahri, MM (Anggota KPU Provinsi Banten), Drs.H. Rusdjiman Soemaatmadja (Kepala Kesbangpol), Drs. Solihin, M.Pd (Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten), Prof Dr Soleh Hidayat (Rektor Untirta), dan Yusfadilah (Ditreskrimum Polda Banten, Gakkumdu)

Dr. Wawaan Wahyudin dalam paparannya mengajak kepada masyarakat untuk taat kepada pemberi nikmat, serta harus mampu menjaga nikmat. Bahwa apapun hasil pilkada kita harus menerimanya dengan lapang dada.

Kepala Kesbangpol Drs.H. Rusdjiman Soemaatmadja menyampaikan “Bahwa saat ini terjadi kelelahan demokrasi sehingga partisipasi masyarakat sangat rendah. Pilkada Medan tingkat partisipasi 38%, artinya ada kelelahan demokrasi sebesar 60%. Pentingnya pilkada adalah untuk memastikan rotasi kepemimpinann berjalan secara demokratis, dan memastikan agenda penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dalam mensejahterakan rakyat, terwujudnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan secara nasional karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerinthan nasional.”

Anggota KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri dalam paparannya menyampaikan, “KPU mengapresiasi kepada Kapoldaa Banten yang telah menginisiasi Rembug Warga. Pilkada milik bersama, kegagalan pilkada juga tanggung jawab bersama. Kegiatan ini bagi KPU adalalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan kampanye substansinya sama yaitu meyakinkan pemilih agar tidak hanya datang juga memilih dengan benar.” jelas Syaeful.

“KPU sudah menetapkan DPT, DPT adalah pintu masuk prosesi politik, pintu keluar adalah rekapitulasi suara. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, KPU masih memberi ruang untuk masuk dalam DPTb-1, selain itu KPU juga mengakomodir bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 bisa menggunakan Identitas Kependudiukan berupa KTP/KK pada saat pencoblosan.” terang Syaeful.

“Kualitas pilkada adalah dengan meminimalisir warga yang menggunakan KTP. Problematika pilkada serentak justru ancamannya adalah menurunnya tingkat partisipasi. Prinsip penyelenggara pemilu semakin terbuka ssehingga meminimalisir kecurigaan” pungkas Syaeful.

Pimpinan Bawaslu provinsi Banten Solihin pada kesempatan itu menyoroti terkait strategi pengawasan yakni pengawasan preventif, pengawasan aktif, pengawasan partisipatif dan penindakan. ” Pilkada adalah tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan keterlibatan setiap tahapan pemilu, serta membutuhkan netralitas birokasi” jelas Sholihin.

Narasumber dari Sentra Gakkumdu Yusfadilah pada kegiatan sarasehan memaparkan terkait Sentra Gakkumdu dimana merupakan penegakan hukum terpadu adalah gabungan Bawaslu, Polri, Kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilihan. Yang berfungsi sebagai forum koordinasi antara pihak dalam proses pemilihan, pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilihan.

Prof Dr Soleh Hidayat Rektor Untirta menyampaikan bahwa sebuah negara dianggap demokratis bila dalam konstitusi mencantumkan kedaulatan rakyat. Suatu negara dikatakan demokratis apabila memiliki kebebasan untuk merumuskan preferensi politik melalui jalur perserikatan, berkompetisi secara damai. Adapun variabel negara demokratis salah satunya adalah melaksanakan pemilu termasuk pilkada.
Read more
no image

Medsos (media sosial) bukanlah sesuatu yang asing bagi semua kalangan, hampir semua orang menggunakan media ini, baik itu facebook, twitter, instagram, WA, Line dan lain sebagainya. Banyak orang yang memanfaatkan medsos, baik digunakan sebagai alat untuk saling bertukar ide, sebagai tempat untuk berkisah, untuk mencari informasi dan lain-lain. Banyak sekali orang yang disibukkan dengan medsos. Ada yang terjajah oleh medsos, ada pula yang tercerahkan.
Dengan adanya medsos, dunia ini semakin terglobalkan. Untuk bertegur sapa dengan seseorang yang berada jauh di luar negeri, kini tidak perlu lagi susah-susah, cukup dengan menyalakan laptop atau Hp kemudian mengaktifkan medsos, seseorang sudah bisa berkomunikasi dengan leluasa. Medsos bisa menjadi sarana yang efektif untuk membantu kemudahan manusia dalam beraktifitas, tapi juga bisa merusak karakter manusia.

Tahun 2015 ini, setidaknya ada 263 (provinsi, kota,dan kabupaten) di Indonesia. yang serentak menggelar pilkada. Tentunya pesta demokrasi yang akan digelar bersamaan ini akan memeriahkan pesta demokrasi negeri ini. Di antara yang meramaikan panggung demokrasi ini adalah media sosial. Medsos menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk menggait massa. Maka perang politikpun tidak terelakkan untuk pecah di media sosial. Fenomena saling serang, saling menjatuhkan lawan politik seakan menjadi makanan publik. Di samping itu, media sosial juga bisa menjadi alat penyalur aspirasi rakyat.
Ketika suara tidak lagi didengar, aduan-aduan yang diabaikan dan keluhan yang membentur meja kekuasan, medsos seakan menjadi penolong untuk mengutarakan aspirasi publik. Di medsos, seseorang akan dengan leluasa menyampaikan aspirasinya. Sebagaimanapun tulisan aspirasi tersebut, medsos akan tetap setia menampungnya. Tidak hanya terbatas pada tulisan saja, bahkan gambarpun bisa menjadi senjata untuk menyampaikan aspirasi lewat medsos.
Read more